Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan memegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh badan kekuasaan lainnya. Dalam Bahasa Belanda Mahkamah Agung disebut Hooggerechtshof. Pada era kompeni, Hooggerechtshof menjadi pengadilan tertinggi yang berkantor di Batavia. Wilayah hukumnya pun meliputi seluruh Hindia-Belanda pada saat itu.
Hooggerechtshof dipimpin oleh ketua yang disebut “chief justice”. Sekarang jabatan tersebut setara dengan Ketua Mahkamah Agung. Selain ketua, ada dua orang anggota, seorang Pokrol Jenderal (Jaksa Agung), dua orang Jenderal Advokat (pejabat hukum senior) dan seorang Panitera yang tentunya dibantu oleh satu atau beberapa Panitera Muda. Jika dirasa perlu, Gubernur-Jenderal memiliki wewenang untuk menambah susunan Hooggerechtshof dengan seorang wakil atau beberapa anggota.
Fungsi utama Hooggerechtshof adalah supremasi implementasi kekuasaan kehakiman oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu Hooggerechtshof memiliki fungsi sebagai pengadilan tingkat banding terakhir. Hooggerechtshof memiliki hak untuk meninjau ulang putusan pengadilan yang sudah diberikan sebelumnya. Keputusan yang dijatuhkan Hooggerechtshof bersifat final dan mengikat.Selain itu Hooggerechtshof menjadi pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat tinggi lembaga yudisial atau administratif, seperti anggota Dewan Rakyat (Volksraad).
Kantor Hooggerechtshof didirikan pada bulan maret 1809, tepatnya setelah Herman Willem Daendels, Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang ke-36 menjual tanahnya di Weltevreden. Weltevreden adalah pemukiman orang-orang Eropa di pinggiran Batavia. Ia mendirikan istana yang disebut Het Grote Huis berhadapan dengan lapangan parade Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Selain dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal, istana ini digunakan sebagai pusat pemerintahan, pengadilan dan tempat tahanan.
‘Istana Daendels’ Sekarang | Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Gedung_Departemen_Keuangan_RI.jpg
Namun istana ini kurang diperhatikan pembangunannya oleh penerus Daendels, Jan Willem Janssens, sehingga cenderung terlantar. Pembangunan baru dilanjutkan oleh Letnan Kolonel J.C Schultze, perwira yang berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie (Gedung Harmoni) di Batavia. Sayang pembangunan istana tersebut kembali terhenti saat kekuasaan di Hindia-Belanda beralih ke Inggris. Namun setelah kekuasaan kembali ke tangan Belanda, Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies Gubernur-Jenderal ke 42 bersama Ir. Tromp akhirnya menyelesaikan pembangunan istana tersebut pada tahun 1828. Istana tersebut digunakan sebagai kantor pemerintahan Hindia-Belanda dan kini menjadi Gedung Kementerian Keuangan RI.
Featured Image: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27Het_Hooggerechtshof_en_het_Paleis_van_Daendels_het_%27Grote_Huis%27_aan_het_Waterlooplein_te_Batavia%27_TMnr_10015231.jpg
